masukkan script iklan disini
Berdasarkan keterangan sejumlah warga, debu dari aktivitas pengerukan itu tidak hanya beterbangan di sekitar area proyek, tetapi juga masuk ke permukiman, menempel di perabot rumah tangga, kendaraan, hingga diduga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan lanjut usia.
Saat cuaca panas dan angin bertiup kencang, jarak pandang di sekitar lokasi disebut kerap terganggu akibat kepulan debu yang membumbung dari area pengerjaan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah proyek ini telah memenuhi seluruh ketentuan lingkungan hidup yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan?
"Warga setiap hari menghirup debu. Pagi dibersihkan, siang sudah berdebu lagi. Kalau terus seperti ini, siapa yang bertanggung jawab kalau nanti masyarakat mengalami gangguan kesehatan?" ujar seorang warga kepada media ini.
Dugaan Minim Pengendalian Lingkungan
Dari pantauan lapangan dan keterangan warga, aktivitas alat berat tampak berlangsung hampir setiap hari. Namun warga mengaku tidak melihat adanya upaya maksimal untuk menekan penyebaran debu, seperti penyiraman jalan secara rutin, pemasangan jaring penahan debu, ataupun langkah mitigasi lingkungan lainnya yang lazim dilakukan pada proyek pematangan lahan berskala besar.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa aspek pengelolaan lingkungan belum menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pekerjaan.
Padahal, dalam berbagai proyek cut and fill, pengendalian debu merupakan kewajiban dasar yang harus dilakukan guna mencegah pencemaran udara dan melindungi kesehatan masyarakat sekitar.
Pertanyaan Besar Soal Legalitas
Di tengah keluhan yang semakin meluas, warga juga mempertanyakan legalitas proyek tersebut.
Menurut sejumlah warga, hingga saat ini tidak terdapat informasi yang jelas dan terbuka mengenai identitas pelaksana pekerjaan, dokumen perizinan, persetujuan lingkungan, maupun izin pematangan lahan yang menjadi dasar kegiatan tersebut.
Ketiadaan informasi tersebut memunculkan berbagai spekulasi dan tanda tanya di tengah masyarakat.
Apakah proyek ini telah mengantongi Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku?
Apakah kegiatan pengerukan batu dan tanah tersebut telah memperoleh izin yang dipersyaratkan?
Apakah instansi terkait telah melakukan pengawasan rutin terhadap aktivitas tersebut?
Ataukah proyek ini berjalan tanpa pengawasan yang memadai sehingga dampaknya langsung dirasakan masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut hingga kini belum memperoleh jawaban resmi dari pihak pelaksana pekerjaan.
Negara Hadir atau Tutup Mata?
Keluhan warga yang terus bermunculan justru berbanding terbalik dengan aktivitas alat berat yang disebut masih terus berlangsung di lapangan.
Kondisi ini menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan masih lemah.
Warga mempertanyakan sejauh mana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, BP Batam, Pemerintah Kota Batam, hingga aparat penegak hukum dalam memastikan setiap aktivitas pembangunan berjalan sesuai aturan.
"Kalau memang izinnya lengkap, kenapa tidak dibuka ke publik? Kalau memang ada pengawasan, kenapa debu masih terus dikeluhkan warga? Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan saat lingkungan mereka terdampak," kata seorang tokoh masyarakat setempat.
Potensi Pelanggaran Lingkungan
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memenuhi ketentuan perlindungan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. ( Guntur )
