Ada yang Ingin Jatuhkan Presiden Diluar Konstitusi? Ismail Tuntut Investigasi Total


BATAM — Arusdaerahnews.com - Dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memantik perhatian serius. Jika benar terdapat empat orang yang diduga terlibat dalam operasi penyadapan terhadap kepala negara, persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas pelanggaran privasi atau kejahatan siber biasa.

Ada aspek keamanan nasional, kedaulatan negara, hingga potensi ancaman terhadap stabilitas pemerintahan yang harus diusut secara menyeluruh.

Ketua Umum Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri, Ismail Ratusimbangan, menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh berhenti pada penangkapan pihak yang diduga menjadi pelaksana teknis.

Menurutnya, penyelidikan harus diarahkan untuk membongkar siapa aktor intelektual, siapa pemberi perintah, siapa penyandang dana, serta apa tujuan sebenarnya di balik dugaan operasi tersebut.

"Kalau penyadapan itu memiliki tujuan untuk melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugas konstitusionalnya, ini bukan lagi persoalan biasa. Ada dugaan skenario yang jauh lebih serius dan harus diuji secara hukum. Negara tidak boleh kecolongan terhadap ancaman yang menyasar kepala negara," tegas Ismail kepada media.

Menurut Ismail, istilah melumpuhkan Presiden harus menjadi salah satu titik penting dalam pendalaman penyidikan.

Aparat harus mengungkap apa yang dimaksud dengan melumpuhkan, bagaimana mekanismenya, siapa yang merancang, serta sejauh mana rencana tersebut telah dijalankan.

Apakah sebatas upaya melumpuhkan komunikasi dan pengambilan kebijakan? Apakah terdapat rencana pencurian informasi strategis negara, sabotase sistem pemerintahan, intimidasi, penculikan, atau bahkan ancaman fisik terhadap Presiden?

"Jangan sampai penyidik hanya mengungkap siapa yang melakukan penyadapan, tetapi gagal membongkar untuk siapa informasi itu dikumpulkan dan akan digunakan untuk kepentingan apa. Justru di situlah kemungkinan ancaman yang sesungguhnya harus dicari," ujarnya.

Ismail juga menyoroti sejumlah pernyataan publik yang menyebut masa kepemimpinan Presiden Prabowo hanya akan berlangsung dua tahun.

Menurutnya, pernyataan semacam itu perlu dicermati apabila ditemukan keterkaitan dengan dugaan rencana untuk mengganggu atau mengakhiri masa pemerintahan di luar mekanisme konstitusional.

Namun, ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat politik maupun pernyataan kontroversial tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai makar.

Aparat harus menguji apakah terdapat hubungan nyata antara pernyataan tersebut dengan tindakan, komunikasi, perencanaan, maupun persiapan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

"Kalau memang ada benang merah antara pernyataan, perencanaan, dan tindakan untuk melumpuhkan Presiden, semua pihak yang memiliki keterkaitan harus diperiksa secara profesional. Jangan ada yang kebal hukum, tetapi jangan pula ada pihak yang dikriminalisasi tanpa bukti," tegasnya.

Lebih lanjut, Ismail mendesak Mabes Polri bersama institusi terkait untuk menelusuri seluruh kemungkinan jaringan di balik dugaan penyadapan tersebut.

Pemeriksaan harus mencakup aliran dana, jejak komunikasi digital, perangkat yang digunakan, pihak penerima hasil penyadapan, hingga kemungkinan keterlibatan jaringan di dalam maupun luar negeri.

Ia juga meminta agar penyidik tidak mengabaikan aspek keamanan informasi negara.

Jika benar terdapat data strategis atau rahasia negara yang berhasil diakses secara ilegal, maka harus ditelusuri apakah informasi tersebut telah disalin, dipindahkan, diperjualbelikan, atau diserahkan kepada pihak tertentu.

JANGAN BERHENTI PADA EMPAT ORANG!

Bagi Ismail, mengungkap empat orang yang diduga terlibat bukanlah akhir dari perkara. Pertanyaan yang jauh lebih besar justru siapa yang berada di belakang mereka, siapa yang memerintahkan, siapa yang membiayai, dan siapa yang akan mengambil keuntungan dari operasi tersebut.

"Presiden adalah kepala negara sekaligus pemegang mandat konstitusional. Jika ada pihak yang mencoba mengganggu keselamatan, kewenangan, atau kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan melalui cara-cara ilegal, negara wajib bertindak tegas. Bongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya menangkap pelaksana, sementara aktor intelektualnya tidak tersentuh," tutup Ismail.

Publik kini menunggu transparansi dan ketegasan aparat. Sebab, perkara yang menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan hanya menyangkut keamanan seorang Presiden, melainkan juga perlindungan kedaulatan, rahasia negara, dan tegaknya konstitusi.

Jika memang ada skenario untuk melumpuhkan Presiden, siapa yang merancangnya, siapa yang membiayainya, dan untuk kepentingan siapa? Pertanyaan inilah yang harus dijawab melalui penyidikan yang terbuka, objektif, dan berbasis Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri, tegak lurus mendukung pemerintahan Prabowo Subianto
( Guntur Harianja)
Baca juga
Tersalin!

Berita Terbaru

  • Ada yang Ingin Jatuhkan Presiden Diluar Konstitusi? Ismail Tuntut Investigasi Total
  • Ada yang Ingin Jatuhkan Presiden Diluar Konstitusi? Ismail Tuntut Investigasi Total
  • Ada yang Ingin Jatuhkan Presiden Diluar Konstitusi? Ismail Tuntut Investigasi Total
  • Ada yang Ingin Jatuhkan Presiden Diluar Konstitusi? Ismail Tuntut Investigasi Total
  • Ada yang Ingin Jatuhkan Presiden Diluar Konstitusi? Ismail Tuntut Investigasi Total
  • Ada yang Ingin Jatuhkan Presiden Diluar Konstitusi? Ismail Tuntut Investigasi Total