-->
Arus Daerah News

Berita Ter - Update dan Terpopuler

Iklan Idhul Adha DPRD Rohil, 2025

Iklan Idhul Adha DPRD Rohil, 2025
DPRD Rohil

Iklan RAMADHAN BPKAD ROHIL 2024

Iklan DPRD Rohil Ucapan Selamat Dan Sukses Atas Pelantikan Bustami Dan Jhony Charles Sebagai Bupat5

Iklan DPRD Rohil Ucapan Selamat Dan Sukses Atas Pelantikan Bustami Dan Jhony  Charles Sebagai Bupat5
Iklan DPRD Rohil Ucapan Selamat Dan Sukses Atas Pelantikan Bustami Dan Jhony Charles sebagai Bupati dan wakil Bupati Rohil 2025 - 2039

Iklan DPRD Rohil HUT Rohil ke - 25

div class="separator" style="clear: both;">

Stop hoaks Rohil

Stop hoaks Rohil
Rohil

Iklan Pemkab Rohil

Iklan Pemkab Rohil
Karhutla
div class="separator" style="clear: both;">

Halaman

Gesa Capaian MCP KPK 2023, Pemkab Kampar Gelar Rakor Bersama OPD.

Arus Daerah News
Senin, 30 Oktober 2023, Oktober 30, 2023 WIB Last Updated 2023-10-30T15:56:01Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini

 


 
Arusdaerahnews.com - Bangkinang Kota - Inspektorat Kabupaten Kampar kembali melaksanakan Rapat Koordinasi Internal Monitoring Center for Prevention - Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP - KPK), tahun 2023, Senin (30/10/2023).

Rapat dipimpin Pj Bupati Kampar H Muhammad Firdaus,SE,MM diwakili Pj Sekda Kampar Ramlah,SE M.Si, yang dihadiri seluruh perwakilan OPD tersebut dilaksanakan di ruang rapat lantai III kantor Bupati Kampar.

Saat membuka rapat, Ramlah menjelaskan bahwa  Monitoring Center for Prevention (MCP). merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Untuk saat ini, dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, kabupaten kampar masih menempati urutan 7 (tujuh) dengan Progres per Agustus 2023 dengan Nilai sebanyak 52,8% dengan target 85,03%."ujap Ramlah".

Dalam meningkatan target diatas, didampingi Inspektur Febrinaldi Tridarmawan, S. STP, M. Si, Ramlah minta seluruh OPD untuk menggesa pemenuhan dokumen yang memang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing.

Dalam progres itu, setiap OPD harus saling koordinasi dalam pemenuhan dokumen menjadi Area Intervensi antara lain, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Penggesaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Managemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, serta Pengelolaan BMD.

"Dengan dilaksanakannya rapat tersebut, Ramlah berharap mudah-mudahan data yang belum, akan segera ditindak lanjuti oleh masing-masing OPD yang masuk dalam 8 area MCP KPK. Sehingga, nilai perindeks perolehan MCP KPK dapat terpenuhi sebagaimana target yang telah ditetapkan diatas sebesar 85,03%. "Tutur Ramlah".(Diskominfo/Mzk).

Komentar

Tampilkan

Terkini